Pemanfaatan dan Alih Fungsi Lahan antara Maslahat dan Mafsadat: Pembangunan, Pertambangan, Ketahanan Pangan, dan Perlindungan Lingkungan

Pada satu sisi, kegiatan tersebut menghasilkan maslahat: produksi pangan dan lapangan kerja bertambah, perkebunan kelapa sawit menjadi sumber pendapatan dan komoditas ekspor, jalan tol dan bandara memperlancar mobilitas serta distribusi barang, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimaksudkan menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru.

Di sisi lain, alih fungsi lahan dapat menimbulkan mafsadat: hilangnya tutupan hutan dan habitat satwa, berkurangnya keanekaragaman hayati, berubahnya tata air, meningkatnya risiko erosi, banjir, dan kebakaran gambut, serta berkurangnya lahan pertanian pangan yang dapat menambah ketergantungan pada pasokan pangan dari luar negeri.

Pertambangan — khususnya pertambangan terbuka — menyediakan energi, bahan baku industri, penerimaan negara, dan lapangan kerja, tetapi mengubah bentang alam dalam skala besar: tanah, vegetasi, dan sistem aliran air. Di sejumlah wilayah Kalimantan, kerusakan hulu daerah aliran sungai berkaitan dengan banjir pada musim hujan dan menurunnya ketersediaan air pada musim kemarau.

Persoalan semakin kompleks ketika pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang telah memperoleh izin. Legalitas administratif tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan fikih apabila dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan, penghilangan hak masyarakat, atau mudarat terhadap kepentingan umum.

Gambaran maslahat dan mafsadat yang dikaji

1. Pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit
2. Pembukaan dan pemanfaatan hutan gambut
3. Pengalihfungsian sawah menjadi jalan tol dan bandara
4. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
5. Program food estate
6. Pertambangan batubara

Hierarki dasar hukum positif

• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34
• UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021
• PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo. PP No. 57 Tahun 2016
• UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. UU No. 2 Tahun 2022
• UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jo. UU No. 21 Tahun 2023